Perkiraan defisit tertutup Dana Alokasi Umum (DAU) 2013 yang dipastikan senilai lebih dari Rp90 miliar. Ketua DPRD Sragen, Sugiyamto, mengatakan dalam sidang paripurna DPRD Sragen dengan agenda laporan setiap komisi tentang RAPBD 2013 dinyatakan DAU jatah Sragen sudah diketahui.
Sidang paripurna itu diselenggarakan Kamis (22/11) malam di Pendapa Rumah Dinas Bupati Sragen. Kemungkinan, kata Sugiyamto, RAPBD Sragen 2013 justru surplus Rp20 miliar. Pendapatan APBD 2013 direncanakan senilai Rp1,3 triliun. ”Pada Senin (26/11), Badan Anggaran DPRD Sragen mulai membahas RAPBD 2013,” kata Sugiyamto
Pendapatan asli daerah (PAD) yang awalnya ditarget senilai Rp102 miliar, naik menjadi Rp105 miliar. Dibandingkan 2012, ada kenaikan target PAD sekitar Rp6 miliar. Ihwal anggaran bidang kesehatan, menurut Sugiyamto, Komisi IV menyetujui Rp10,25 miliar.
Anggaran itu diperkirakan cukup untuk membiayai seluruh program kesehatan hingga akhir 2013. Beberapa program kesehatan unggulan pada 2013 yaitu pelayanan kesehatan secara gratis di puskesmas dan jaminan biaya pelayanan kesehatan bagi warga miskin yang dirawat inap di RSUD Gemolong dan RSUD Sragen.
Tunjangan Guru TPA
Menurut Sugiyamto, pada 2013 juga ada alokasi anggaran baru yaitu Rp1,7 miliar untuk bantuan bagi pengajar taman pendidikan Alquran (TPA). Ia berharap dinas terkait yang menangani program itu segera mendata seluruh pengajar TPA di Sragen. Setelah pendataan final, ditentukan berapa nilai tunjangan yang diterima setiap pengajar TPA dan mekanisme pencairannya.
“Program ini diharapkan memacu guru-guru TPA agar mengajar dengan baik. Peran mereka dalam membentuk karakter anak sangat dominan,” ujar Sugiyamto.
Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Suhardjo, mengungkapkan usulan anggaran yang diajukan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial disetujui semua oleh Komisi IV. Khusus Dinas Pendidikan ia menekankan agar revisi memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Pasiad Turki dengan Pemkab Sragen disesuaikan dengan MoU antara Pasiad Turki dengan Kemendikbud yang baru ditandatangani beberapa hari lalu.
Khusus Dinas Sosial, verifikasi terhadap warga yang berhak menerima santunan kematian dan bantuan pemugaran rumah tak layak huni diharapkan dilakukan secara profesional.
Posting Komentar