SRAGEN—Ketua DPRD Sragen Sugiyamto menyarankan Pemkab lebih kreatif dan gencar untuk menghadirkan event-event ke ajang car free day yang dihelat di jalur Sukowati setiap ahad pagi. Saran itu dilontarkan menyusul kian tenggelamnya pesona CFD yang dibuktikan dengan menurunnya animo masya
rakat untuk datang ke arena CFD.
Hal itu disampaikan Sugiyamto saat mengunjungi arena CFD, Minggu (18/11). Ia menilai penyelenggaraan CFD yang sudah berjalan hampir satu tahun perlu dievaluasi lagi. Sebab meski sudah berjalan hampir setahun, tren kunjungan masyarakat bukan semakin meningkat namun justru sebaliknya.
“Secara umum sudah bagus karena CFD ini memberi ruang masyarakat untuk mendapat udara segar dan bebas beraktivitas tanpa asap kendaraan. Namun masih ada yang perlu dibenahi, terutama dari segi tata kreasi. Bagaimana bisa menarik masya
rakat sebanyak mungkin ke arena CFD,” ujarnya di sela menyantap pecel di salah satu pedagang di CFD.
Politisi PDI Perjuangan ini menguraikan, untuk menaikkan pamor CFD salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menghadirkan kreasi atau pentas seni. Untuk menghindari kejenuhan, kreasi dan event yang ditampilkan harus berbeda-beda setiap pekannya. Menurutnya, Pemkab bisa melibatkan kelompok kesenian lokal atau sekolah-sekolah secara bergilir.
“Tidak harus artis besar. Apapun yang bisa dimunculkan beri kesempatan untuk tampil. Seniman lokal atau sekolah pun kalau diberi kesempatan tampil, saya yakin animo masya
rakat untuk datang akan meningkat. Nah, kalau setiap CFD selalu ramai lama-lama akan bisa menarik sponsor,” terangnya.
Pendapatan Meningkat
Sugiyamto menambahkan, dengan pengunjung yang banyak diharapkan juga menambah peluang pedagang kali lima yang mangkal di CFD mendapat penghasilan lebih. Salah satu pedagang pecel CFD, Kamti, mengakui adanya event atau pentas seni sangat berpengaruh terhadap jumlah pengunjung maupun pendapatannya. “Kalau pas ada event itu penontonnya pasti ramai dan pendapatannya saya bisa Rp 500.000. Kalau hari-hari biasa tidak ada pentas, paling banter dapat Rp 200.000,” akunya.
Menanggapi hal itu, Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, menilai salah satu kemungkinan yang berpengaruh terhadap animo masyarakat adalah durasi CFD yang hanya dua jam antara pukul 06.00 -08.00 WIB. Sebagai solusi, menurutnya Pemkab akan berupaya memperpanjang durasi CFD sampai jam 09.00 WIB. Terkait kreasi, hal itu juga sudah disiapkan. Salah satunya dengan menggandeng sekolah-sekolah untuk diberi kesempatan menampilkan kreasinya di CFD mulai akhir 2012  ini..

Perbaikan Infrastruktur, Masaran Digelontor Rp 850 Juta

SRAGEN—Mulai tahun 2013, akses infrastruktur jalan di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Masaran dipastikan bakal segera berubah wajah. Pasalnya, tahun depan sejumlah desa di kecamatan penghasil batik itu akan mendapat gelontoran dana perbaikan infrastruktur  senilai hampir Rp 850 juta.
Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Sragen, Sugiyamto, saat memberikan sosialisasi sekaligus kerja bakti bersama warga membangun Balai Desa Krebet, Masaran, Rabu (21/11). Sugiyamto mengatakan, untuk tahun 2013 ada sembilan titik jalan antardukuh di Desa Pilang yang mendapat kucuran dana dari Program Pemba-
ngunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) senilai Rp 250 juta.
Selain itu, pihaknya juga memastikan tahun depan ada bantuan dari APBD Provinsi Jateng untuk pengecoran jalan antardukuh di Jantran, Jati dan Pilang Lor. Ada sekitar enam titik yang semuanya mendapat alokasi anggaran, masing-masing titik Rp 100 juta. Kemudian, untuk perbaikan pagar makam di Dukuh Jantran juga bakal dikucuri dana dari APBD Sragen sebesar Rp 8 juta.
“Kami berharap semua alokasi dana dari APBN atau APBD yang sudah kami upayakan itu bisa memperbaiki kondisi akses transportasi yang selama ini mungkin belum tersentuh perbaikan. Lebih dari itu, tentunya bisa menunjang mobilitas dan ekonomi warga,” terangnya.
Sementara, untuk perbaikan kantor Balai Desa Krebet yang saat ini tengah berjalan, Sugiyamto juga me-
ngaku sudah menyisihkan dana aspirasinya untuk membantu rehab balai desa. Hanya saja, alokasi dananya kemung-
kinan baru akan dijatah tahun depan. Kepala Desa Krebet, Haryanto, menyambut baik rencana Ketua DPRD tersebut.
Menurutnya, saat ini pihaknya memang berupaya merehab balai desa yang sudah puluhan tahun tak tersentuh perbaikan. Namun perbaikan baru dijalankan semampunya dengan menggunakan alokasi dana desa (ADD) dan kas desa sejumlah hampir Rp 90 juta. Karena ketiadaan anggaran, rehab direncanakan akan dilakukan secara bertahap.
“Mudah-mudahan pemerintah kabupaten juga merespons. Sebab secara fisik, balai desa kami memang sudah rusak. Bagian atapnya lapuk, kuda-kuda remuk, dan genting banyak yang bocor,” tandasnya.

2013, Pemkab Gratiskan Pelayanan Dasar di Puskesmas Tunjukkan KTP Saat Masa Transisi

SRAGEN—   Masyarakat Sragen bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di puskesmas Sragen mulai 2013. Untuk mendapatkan pelayanan itu, warga cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).
Kebijakan itu berlaku bagi warga Sragen yang tak tergolong miskin atau mampu selama masa transisi program tersebut. Bupati Sragen, Agus Fatchur Rahman, mengungkapkan jumlah warga miskin Sragen saat ini sekitar 350.000 orang.

Mereka telah dibuatkan Kartu Sarase Warga Sukowati (Saraswati) oleh Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Sragen dan akan dibagikan. Kartu itu harus dibawa ke Puskesmas jika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

”Di luar angka 350.000 itu [yaitu warga Sragen yang mampu], selama masa transisi bisa pakai KTP,” jelasnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (22/11).

Kepala UPTPK Sragen, Suyadi, mengungkapkan masa transisi itu yakni pada Januari-Maret. Ketika masa transisi, warga Sragen yang tidak miskin diharapkan mengurus pembuatan kartu Saraswati Kenanga untuk mendapatkan fasilitas pelayanan secara gratis di puskesmas.

Pemkab Sragen menentukan aturan pembuatan kartu Saraswati Kenanga harus dilakukan sendiri oleh warga. “Kartu Saraswati Melati dan Menur diberikan oleh Pemkab, warga pasif. Tapi, Kartu Saraswati Kenanga menuntut keaktifan warga,” kaya Suyadi.

Setelah masa transisi, ungkapnya, sesuai komitmen bersama, semua warga Sragen yang ingin mendapatkan pelayanan gratis di puskesmas harus memiliki kartu Saraswati. Tujuannya untuk tertib administrasi, perencanaan, penganggaran, pelayanan serta pelaporan. Kartu Saraswati jug untuk menghindari duplikasi pelayanan kesehatan, misalnya dengan jaminan asuransi kesehatan seperti Askes dan Jamsostek.

Masukan

Agus menerangkan, saat ini sedang dibahas format pembuatan Kartu Saraswati Kenanga. Konsep awalnya hanya bisa dibuat di Kantor UPTPK. Pemkab menggagas upaya agar bisa dibuat di Kantor Pelayanan Terpadu di setiap kecamatan.

Suyadi mengatakan, program pelayanan gratis di puskesmas bertujuan melayani warga. Pemkab sangat terbuka terhadap segala masukan yang tujuannya untuk penyempurnaan kebijakan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Sragen, Aris Surawan, mengungkapkan Komisi IV DPRD Sragen menyepakati anggaran Rp10,25 miliar untuk program jaminan kesehatan daerah (jamkesda). ”Kami menekankan agar anggaran itu bisa dinikmati masyarakat miskin,” ujarnya.

"Sebelumnya Ketua DPRD Sragen, Su­giyamto, menganggap program pelayanan gratis di puskesmas sebagai program semu. Pemkab Sragen mensyaratkan warga membawa kartu Saraswati untuk mendapatkan pelayanan secara gratis. Ia mengusulkan agar program itu bisa diakses cukup dengan menunjukkan KTP sebagai warga Sragen"

APBD 2013 Diperkirakan Surplus

SRAGEN-   Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sragen 2013 dipastikan tak jadi defisit Rp68,7 miliar dan justru diperkirakan surplus Rp20 miliar.
Perkiraan defisit tertutup Dana Alokasi Umum (DAU) 2013 yang dipastikan senilai lebih dari Rp90 miliar. Ketua DPRD Sragen, Sugiyamto, mengatakan dalam sidang paripurna DPRD Sragen dengan agenda laporan setiap komisi tentang RAPBD 2013 dinyatakan DAU jatah Sragen sudah diketahui.

Sidang paripurna itu diselenggarakan Kamis (22/11) malam di Pendapa Rumah Dinas Bupati Sragen. Kemungkinan, kata Sugiyamto, RAPBD Sragen 2013 justru surplus Rp20 miliar. Pendapatan APBD 2013 direncanakan senilai Rp1,3 triliun. ”Pada Senin (26/11), Badan Anggaran DPRD Sragen mulai membahas RAPBD 2013,” kata Sugiyamto 
Pendapatan asli daerah (PAD) yang awalnya ditarget senilai Rp102 miliar, naik menjadi Rp105 miliar. Dibandingkan 2012, ada kenaikan target PAD sekitar Rp6 miliar. Ihwal anggaran bidang kesehatan, menurut Sugiyamto, Komisi IV menyetujui Rp10,25 miliar.

Anggaran itu diperkirakan cukup untuk membiayai seluruh program kesehatan hingga akhir 2013. Beberapa program kesehatan unggulan pada 2013 yaitu pelayanan kesehatan secara gratis di puskesmas dan jaminan biaya pelayanan kesehatan bagi warga miskin yang dirawat inap di RSUD Gemolong dan RSUD Sragen.

Tunjangan Guru TPA

Menurut Sugiyamto, pada 2013 juga ada alokasi anggaran baru yaitu Rp1,7 miliar untuk bantuan bagi pengajar taman pendidikan Alquran (TPA). Ia berharap dinas terkait yang menangani program itu segera mendata seluruh pengajar TPA di Sragen. Setelah pendataan final, ditentukan berapa nilai tunjangan yang diterima setiap pengajar TPA dan mekanisme pencairannya.

“Program ini diharapkan memacu guru-guru TPA agar mengajar dengan baik. Peran mereka dalam membentuk karakter anak sangat dominan,” ujar Sugiyamto.

Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Suhardjo, mengungkapkan usulan anggaran yang diajukan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial disetujui semua oleh Komisi IV. Khusus Dinas Pendidikan ia menekankan agar revisi memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Pasiad Turki dengan Pemkab Sragen disesuaikan dengan MoU antara Pasiad Turki dengan Kemendikbud yang baru ditandatangani beberapa hari lalu.

Khusus Dinas Sosial, verifikasi terhadap warga yang berhak menerima santunan kematian dan bantuan pemugaran rumah tak layak huni diharapkan dilakukan secara profesional.

Kehabisan Dana, Dinsos Sragen Hentikan Bantuan Air

-Dinas Sosial Sragen menghentikan bantuan air bersih untuk beberapa daerah yang diduga masih membutuhkan karena alokasi anggaran dana bencana kekeringan habis.
Belasan warga Dukuh Plosorejo, RT 018, Galeh, Tangen berkumpul di perempatan jalan di sekitar rumah. Mereka datang membawa kelenting, ember dan jeriken. Barang-barang itu diletakkan di sekitar tangki PDAM yang diparkir di tepi perempatan. Petugas meminta warga mengisi jeriken, kelenting dan ember dengan air dari tangki. Setelah penuh, warga mengusung ember, jeriken dan kelenting ke rumah. Lantas mereka kembali mengisi jeriken, kelenting dan ember yang telah dikosongkan.
Salah seorang warga yang ditemui Espos di sela-sela mengisi kelenting, Jakinem, 37, menuturkan masih membutuhkan bantuan air bersih dari PDAM meskipun hujan telah turun selama beberapa pekan. Hal itu karena kondisi sumur di masing-masing rumah masih kering. Dia menduga sumur milik warga belum terisi air karena hujan belum rutin. Oleh karena itu Jakinem mengaku masih mengambil air dari sumur di tepi sawah yang berjarak sekitar dua kilometer (km). Apabila air di sumur itu habis maka Jakinem berjalan ke sumber lain yang berjarak tiga km bahkan lebih.
“Hujan sudah turun tetapi belum rutin. Jadi, sumur belum terisi hingga sekarang. Maka kami masih cari air di tengah sawah untuk memenuhi kebutuhan,” kata dia.
Hal senada disampaikan Sanem, 58. Dia menuturkan warga mendapat bantuan satu tangki air bersih dari PDAM pekan lalu. Air dari satu tangki dapat digunakan memenuhi kebutuhan selama tiga hari. Sanem berharap masih mendapat bantuan pekan depan.
Namun gayung tak bersambut. Jakiyem, Sanem dan ratusan warga lain yang masih membutuhkan air karena sumur masih kering harus menggigit jari. Kepala Seksi Bantuan Korban Bencana, Dinas Sosial Sragen, Budi Paryono, menuturkan Dinsos sudah tidak memiliki dana bencana alam kekeringan. Alokasi dana dari APBD 2012 senilai Rp70 juta untuk bencana alam kekeringan telah habis. Padahal Budi mengatakan beberapa warga di wilayah Sragen sebelah utara seperti Tangen, Jenar dan Mondokan masih membutuhkan bantuan air.
“Kami tidak dapat berbuat banyak karena dana sudah habis. Kami sudah menghentikan bantuan air pertengahan November. Sebetulnya masih ada beberapa warga di wilayah utara yang meminta bantuan air karena sumur belum terisi air meski sudah hujan. Kami mohon maklum perihal kondisi itu. Kami sudah memberikan sosialisasi perihal kondisi keuangan Dinsos kepada warga,” kata dia saat dihubungi Espos, Minggu (25/11/2012).

Petugas Damkar Ternyata Tak Punya Asuransi Keselamatan Kerja

SRAGEN – Kejadian kebakaran di Sragen mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ironisnya, seluruh petugas pemadam kebakaran (Damkar) ternyata tidak memiliki jaminan asuransi kesehatan dan keselamatan dari kecelakaan saat bekerja.
Kepala UPTD Pemadam Kebakaran, DPU Sragen, Tri Hascaryanto, menuturkan jumlah kejadian kebakaran pada 2012 mengalami peningkatan hampir seratus persen dibanding 2011. Hingga November 2012, jumlah kebakaran di Sragen mencapai 62 kejadian. Sedangkan jumlah kebakaran pada 2011 sebanyak 40 kejadian. Menurut Tri, angka kejadian kebakaran meningkat karena musim kemarau pada 2012 lebih panjang dibanding tahun sebelum. Angka kejadian meningkat saat Agustus karena bertepatan dengan bulan Ramadan.
Kondisi itu sebanding dengan risiko yang harus ditanggung 41 petugas damkar di Sragen. Namun hal yang membuat menjadi ironi adalah petugas damkar tidak mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Tri kondisi itu berlangsung sejak kali pertama Damkar beroperasi. Beruntung, tidak ada petugas yang menjadi korban saat menjalankan tugas sejak dahulu hingga sekarang.
“Petugas pemadam kebakaran tidak diasuransikan sejak dahulu hingga sekarang. Kami sudah pernah mengusulkan sebanyak tiga kali tapi tidak diterima. Kami memang hanya mengusulkan lewat lisan jadi mungkin tidak diperhatikan. Beruntung belum pernah ada kejadian menimpa petugas,” kata dia kepada Solopos.com.
Tri berharap 41 petugas Damkar yang dibagi menjadi dua kelompok yakni 12 orang di Gemolong dan 29 orang di Sragen mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan. Dia berharap pemerintah dapat memprioritaskan perihal itu. Persoalan di markas damkar tak berhenti pada tidak ada jaminan keselamatan untuk petugas. Mereka juga terkendala jumlah mobil. Sragen yang dibagi menjadi 20 kecamatan hanya memiliki 3 mobil.
Pemerintah berencana menambah satu mobil pada 2012. Pembelian satu armada Damkar menggunakan APBD 2012 senilai Rp1,4 miliar. Saat ini, dua mobil pemadam kebakaran diletakkan di Sragen dan sisanya diletakkan di Gemolong. Dua kendaraan buatan 1983 dan satu kendaraan tahun 2003. Sudah dapat dibayangkan apabila dua kendaraan tidak berfungsi maksimal. Tri menjelaskan satu kendaraan buatan 2003 pun tak dapat diharapkan karena rusak. Tri menyambut baik rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mengadakan satu unit mobil Damkar. Meski hanya satu unit, Tri mengaku kebijakan itu dapat meringankan kerja petugas.
“Persoalan armada Damkar ini rumit. Kondisi kendaraan sudah tua. Jumlah itu kurang memadai. Seharunya minimal ada sepuluh mobil di Sragen. Setelah sembilan tahun, akhirnya ditambah satu unit. Meski demikian, kami akan memaksimalkan dua mobil di Sragen dan dua mobil di gemolong. Tujuannya meningkatkan pelayanan masyarakat,” pungkas dia

Beri Contoh Warga, Sugiyamto Ketua DPRD Sragen Ikut Gotong Royong

Sragen – Ketua DPRD Sragen, Sugiyamto berbaur dengan warga masyarakat Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Sragen untuk melakukan gotong royong pembangunan talut jalan penghubung antar Desa Jantran – Kliwonan, Senin (19/11). Hal iu dilakukan Sugiyamto untuk memberikan contoh kepada warga agar mau melakukan gotong royong untuk pembangunan di daerahnya.

Ditemui disela-sela melakukan tinjauan pembangunan talut jalan penghubung Desa Jantran-Kliwonan, Kecamatan Masaran, Sugiyamto menyatakan, saat ini alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di kabupaten Sragen masih sangat terbatas. Untuk menyiasati hal itu, dia berharap agar masyarakat turut serta terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan yang berlangsung di daerah masing-masing.

“Masyarakat harus pro aktif, sebab jika hanya mengandalkan suntikan dana pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai perbaikan sarana infrastruktur di setiap daerah,” terangnya.

Untuk tahun 2012 ini, kata Sugiyamto, Pemkab Sragen mendapatkan suntikan dana Program Pembangunan Infrastrukur Pedesaan (PPIP) di 9 titik. Masing-masing lokasi rata-rata mendapat jatah Rp 250 juta.  Dengan dana yang terbatas itu pembangunan infrastruktur tidak akan selesai dikerjakan tanpa didukung partisipasi dari masyarakat.

“Dana itu biasanya hanya cukup untuk membeli kebutuhan bahan material, karena itu pengerjaanya harus dilakukan secara gotongroyong,” kata Sugiyamto.